Makassar, 22 November 2025 – Fenomena Mangkir Persidangan Hingga Jadi Ketua KONI kembali menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas pejabat publik, efektivitas penegakan hukum, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik nyata di tanah air. Masyarakat menilai kejadian ini menjadi cermin tantangan besar dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas di setiap lembaga pemerintahan.
Mangkir Persidangan Hingga Jadi Ketua Koni
Wakil Bupati Kabupaten Gowa tercatat telah mangkir tiga kali dari persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Luwu, namun saat ini menjabat sebagai Ketua KONI Sulawesi Selatan. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi karena menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum sekaligus menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas pejabat yang menduduki posisi strategis. Kasus ini menjadi sorotan karena nilai proyek yang besar berdampak langsung pada masyarakat lokal, sementara pejabat yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak hadir dalam proses hukum.
Latar Belakang dan Konteks Kasus
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Luwu mencuat beberapa tahun terakhir setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dan ketidaktransparanan dalam proses tender proyek. Penyidik telah memanggil sejumlah pejabat terkait, termasuk Wakil Bupati Gowa, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan proyek tersebut.
Mangkirnya pejabat dari persidangan menjadi sorotan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas publik. Ironisnya, pejabat yang bersangkutan kini menjabat sebagai Ketua KONI Sulawesi Selatan, sebuah posisi publik yang membutuhkan integritas tinggi karena mengelola organisasi olahraga dan prestasi atlet di tingkat provinsi.
Kasus ini juga menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai efektivitas penegakan hukum di Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila, khususnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, masih diuji dalam praktik sehari-hari.
Dampak terhadap Masyarakat dan Kepercayaan Publik
Peristiwa Mangkir Persidangan Hingga Jadi Ketua KONI berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan integritas pejabat publik. Banyak warga menilai perilaku mangkir dari persidangan merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum yang seharusnya adil dan transparan.
Selain itu, kasus ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pejabat publik yang menghadapi masalah hukum tetap dapat menduduki posisi strategis tanpa pertanggungjawaban penuh. Hal ini tidak hanya memengaruhi citra pemerintahan daerah, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap organisasi publik yang dipimpin pejabat bersangkutan, seperti KONI Sulawesi Selatan.
Dampak sosialnya juga terasa bagi masyarakat yang mengharapkan proyek pembangunan, seperti jalan di Luwu, berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata. Ketidakpatuhan pejabat dalam menghadapi proses hukum dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran negara.
Pandangan Narasumber
Pengamat hukum, Dr. Hendra Wijaya, menekankan pentingnya integritas pejabat publik dalam menjalani proses hukum. “Kewajiban hadir dalam persidangan bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga cerminan dari nilai Pancasila yang menekankan keadilan dan tanggung jawab. Ketika pejabat publik mangkir, kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum dan pemerintah ikut terkikis,” ujarnya.
Sementara itu, seorang aktivis antikorupsi di Makassar, Rina Lestari, menambahkan, “Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pejabat publik. Integritas harus menjadi syarat utama sebelum menempatkan seseorang di posisi strategis. Mangkir dari persidangan, tapi tetap menduduki posisi publik penting, jelas menimbulkan pertanyaan serius di mata masyarakat.”
Selain itu, perwakilan lembaga masyarakat sipil menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya di daerah-daerah yang selama ini rawan kasus penyalahgunaan anggaran.
Opini Netral dan Perspektif Lebih Luas
Kasus Mangkir Persidangan Hingga Jadi Ketua KONI tidak hanya menjadi sorotan lokal di Sulawesi Selatan, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan, masih terdapat kesenjangan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan.
Penerapan nilai Pancasila, khususnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, membutuhkan konsistensi dari seluruh aparat publik, termasuk pejabat yang memegang posisi strategis. Kedisiplinan dalam menghadiri persidangan, transparansi, dan akuntabilitas adalah indikator penting bagi masyarakat untuk menilai integritas pejabat publik.
Dari perspektif yang lebih luas, kasus ini juga mengingatkan bahwa integritas pejabat publik memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap semua lembaga yang dipimpinnya, termasuk organisasi non-pemerintah seperti KONI. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata.
