Teraskabar.com - Presiden Indonesia Joko Widodo minta pemerintah daerah meredam kenaikan harga. Serta tidak ragu merealisasikan anggaran dana transfer umum maupun dana tidak terduga, guna menekan inflasi daerah.
Hal itu kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada para menteri, pejabat setingkat provinsi, kepala lembaga serta pemangku jabatan perusahaan milik negara, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/09/2022).
"Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum," kata Presiden Jokowi.
Bahkan sebut Presiden Joko Widodo penggunaan anggaran itu telah ada Peraturan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Mendagri.
"Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan," terang Joko Widodo.
Adapun sumber dana untuk meredam inflasi atau kenaikan harga di daerah dengan mengalokasi dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemanfaatan dana tersebut maupun dana tidak terduga, pemda dapat memperuntukannya untuk subsidi transportasi untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.
Upaya pemerintah menekan inflasi harus bersama-sama dan kompak,"Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga," kata Presiden Joko Widodo.
Ia menyontohkan terkait penanganan COVID-19. "Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama," jelas Jokowi.
Menurutnya, ketika di negara lain inflasi adalah urusan bank sentral, maka inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Presiden Jokowi bangga dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan karena otoritas fiskal dan moneter beriringan.
Walau demikian, Jokowi tetap mengingatkan lembaga dan kementerian tersebut bukan mengerem peredaran uang. "Tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, tutupnya.
Sekaitan meredam harga-harga di daerah, Jawa Tengah miliki tiga skenario mengontrol inflasi. Mulai operasi pasar, subsidi transportasi dan subsidi harga.
Walau ketiga skenario tersebut jadi andalan, akan tetapi menurut Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, butuh kontrol bilamana melakukan subsidi transportasi.
"Memang perlu kontrol dan harga juga akan turun. Jangan sampai transportasi subsidi telah kita berikan, tapi sampai di pasar harga tetap saja," ungkap Ganjar Pranowo dalam kesempatannya.
Bahkan guna menekan inflasi di Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pelaku usaha.
"Terakhir itu kami mengajak CSR untuk membantu, BUMD untuk membantu," urai Ganjar Pranowo, calon presiden 2024. [*]
