Teraskabar.com - Prevalensi stunting Indonesia salah satu misi penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Rida Ananda. Termasuk pengendalian inflasi daerah dan percepatan realisasi APBD.
Rida Ananda sejak terangkat sebagai Pj. Walikota Payakumbuh, Jumat (23/9/2022) menyatakan komitmen melaksanakan serta merealisasikan misi tersebut, sebagai tugas serta target dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Terkait target prevalensi stunting Payakumbuh, Pj. Wali Kota Rida Ananda menyampaikan, kalau telah mengantongi data warga, yang membutuhkan penanganan secepatnya.
"Data kita hari ini dari dari jumlah potensi 18.000 jiwa, terdapat 470 warga perlu penanganan cepat. Sumber itu berasal dari dinas kesehatan Payakumbuh," ujar Rida Ananda, Senin (26/9/2022).
Menurut Pj. Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda, pemko berupaya agar bisa menangani stunting dengan baik. Agar dapat menurunkan prevalensi stunting 2024 di angka 14 persen, sesuai misi Indonesia di hadapan WHO.
"Menurunkan prevalensi stunting, tidak mesti bertumpu pada APBD. Melainkan bisa atas dorongan dari berbagai lembaga, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk masyarakat kurang mampu," imbuhnya.
Sementara terkait pengendalian inflasi daerah, "Perlu percepatan realisasi pendapatan maupun belanja APBD. Kami telah menyiapkan strategi untuk itu," ujar Rida Ananda.
Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda mengemukakan, bahwa terkait realisasi APBD, masing-masing OPD belanja melalui katalog lokal bukan lagi secara manual.
"Penggunaan produk dalam negeri saat ini dalam proses, agar masyarakat berbelanja dengan e-katalog lokal juga," ungkap Rida Ananda.
Selain menargetkan tugas dan tanggungjawab dari pusat maupun provinsi. Pj. Walikota Payakumbuh itu juga berkomitmen melanjutkan tugas Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Wakil Walikota Erwin Yunaz periode 2017-2022.
Baca Juga: Rida Ananda Resmi Jadi Pj Walikota Payakumbuh, Mahyeldi Masih Banyak Terbengkalai
"Kita meneruskan program-program yang sudah ada. Perencanaan sudah mulai tahap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, yang pembahasannya November," kata Rida. [*/TK]
