Teraskabar.com - Jokowi Ketum PDIP 2024 jadi tren jelang Pilpres 2024. Walau hits, tapi ada yang nilai itu ngawur. Sebut Koordinator Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar), Joko Priyoski.
Koordinator KAMI-Ganjar Joko Priyoski, ada kengawuran menurut seseorang. Tapi menurutnya, Jokowi Ketum PDIP 2024 merupakan bahasa doa.
"Apa salahh dari sebuah doa, kenapa kemudian di anggap adu domba, atau relawan siluman," ucap Koordinator KAMI-Ganjar Joko Priyoski, Senin 31 Oktober, 2022.
Sanggahan KAMI-Ganjar itu menampik Ganjar Pranowo bilang ini beberapa waktu lalu, ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait Jokowi jadi Ketua Umum PDIP di 2024.
Secara prinsip sambung Joko, Ganjar untuk Pilpres 2024 adalah nilai tawar, akan tetapi dari pernyataan gubernur Jawa Tengah itu, terkait ketum bukan soal manuver politik.
Baca Juga: Membangun Sumbar, Irjen Pol (Purn) Fakhrizal Pilih PDI Perjuangan
Bahasa doa Jokowi Ketum PDIP 2024 menurut Joko bukan intervensi terhadap PDI Perjuangan atau adu domba. Meski demikian, Joko Priyoski meminta maaf seusai mendoakan Presiden Joko Widodo.
"Ketika ucapan saya mendoakan itu jadi multitafsir, menjadi tren saya sebagai pribadi menyampaikan permintaan maaf," kata Joko Priyoski.
Tanggapan Ganjar Pranowo: Jokowi Ketum PDIP 2024
Dukungan terhadap Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan 2024, Ganjar Pranowo bilang begini sebelumnya.
"Siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," katanya di Semarang, Senin (31/10/2022).
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, bahwa ia dan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik. Paham betul aturan dan relasi di parpol.
"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, dan sangat sembrono," kata Ganjar.
Baca Juga: Luncurkan Jagat Nusantara, Jokowi: Bersatu Bangun Bangsa
Belum lagi soal isu dari sekelompok yang mengaku relawan Ganjar, dengan bahasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi usut kasus e-KTP yang menyeret Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Ganjar Pranowo meminta agar sukarelawan tidak memanfaatkan strategi politik kotor jelang Pemilu 2024. [*]
